Sejarah Pemerintahan Malaysia

Sejarah pemerintahan Malaysia adalah cerita tentang bagaimana sebuah negara yang terdiri dari berbagai etnis dan budaya berhasil membangun sistem pemerintahan yang stabil dan inklusif. Sejak era kerajaan Melayu hingga menjadi negara federasi modern, Malaysia telah mengalami berbagai perubahan sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan politik.

Era Kerajaan Melayu

Sebelum kedatangan penjajah, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Malaysia terdiri dari berbagai kerajaan Melayu yang memiliki sistem pemerintahan sendiri-sendiri. Kerajaan-kerajaan seperti Malaka, Johor, dan Perak memiliki struktur pemerintahan yang terpusat di sekitar sultan. Sultan memegang kekuasaan absolut dan dibantu oleh para pembesar dan pejabat kerajaan. Sistem pemerintahan pada masa ini bersifat feodal, dengan kekuasaan yang terpusat di tangan penguasa dan sedikit partisipasi dari rakyat biasa.

Era Kolonial

Kedatangan bangsa Eropa, terutama Inggris, pada abad ke-19 membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Inggris menerapkan sistem pemerintahan kolonial yang bersifat eksploitatif dan opresif. Pemerintah kolonial mendirikan Negeri-Negeri Selat, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu sebagai wilayah jajahan. Sistem pemerintahan kolonial bersifat sentralistik, dengan gubernur jenderal sebagai penguasa tertinggi yang bertanggung jawab kepada pemerintah Inggris di London. Pemerintah kolonial juga membagi wilayah Malaysia menjadi beberapa negara bagian yang dikelola oleh pejabat-pejabat Eropa dan pribumi yang loyal.

Era Pendudukan Jepang

Pada masa Perang Dunia II, Jepang menduduki Malaysia dari tahun 1941 hingga 1945. Pemerintahan Jepang bersifat militeristik dan otoriter, dengan tujuan utama memobilisasi sumber daya manusia dan alam untuk mendukung perang. Meskipun pendudukan Jepang singkat, periode ini memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan nasional Malaysia. Jepang membubarkan struktur pemerintahan kolonial Inggris dan menggantikannya dengan pemerintahan militer. Namun, Jepang juga memberikan pelatihan militer dan dukungan politik kepada para pemimpin nasionalis Malaysia, yang kemudian memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan.

Era Kemerdekaan

Malaysia meraih kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957, setelah melalui perundingan dengan Inggris. Pada awal kemerdekaan, Malaysia mengadopsi sistem pemerintahan parlementer dengan corak monarki konstitusional. Yang di-Pertuan Agong, atau Raja Malaysia, dipilih dari sembilan Sultan yang memimpin negara bagian di Semenanjung Malaysia. Perdana Menteri, yang merupakan kepala pemerintahan, dipilih dari partai atau koalisi yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen.

Era Pembentukan Malaysia

Pada tahun 1963, Malaysia dibentuk melalui penggabungan Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Namun, Singapura keluar dari federasi pada tahun 1965 dan menjadi negara merdeka. Pembentukan Malaysia menandai awal dari sistem pemerintahan federal, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Pemerintah federal bertanggung jawab atas urusan seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan keuangan nasional, sementara pemerintah negara bagian memiliki kewenangan dalam urusan seperti tanah, agama Islam, dan sumber daya alam.

Era Modern

Sejak kemerdekaan, Malaysia telah mengalami berbagai perubahan politik dan ekonomi. Sistem pemerintahan Malaysia kini menganut sistem parlementer dengan corak monarki konstitusional. Parlemen Malaysia terdiri dari dua majelis: Dewan Rakyat (Majelis Rendah) dan Dewan Negara (Majelis Tinggi). Perdana Menteri, yang merupakan kepala pemerintahan, dipilih dari partai atau koalisi yang memenangkan mayoritas kursi di Dewan Rakyat. Malaysia juga menerapkan otonomi daerah, yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah negara bagian dalam mengelola urusan lokal.

Kesimpulan

Sejarah pemerintahan Malaysia mencerminkan perjalanan panjang dan kompleks dari kerajaan Melayu hingga negara federasi modern. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Malaysia telah berhasil membangun sistem pemerintahan yang stabil dan inklusif. Dengan terus memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Malaysia memiliki potensi untuk menjadi negara yang lebih maju dan adil di masa depan.